Koordinasi yang dilakukan oleh Kominda berfungsi untuk memelihara hubungan baik dalam berbagai kegiatan. Kegiatan yang dijalankan Kominda dalam mengatasi ATHG direncanakan dalam rapat koordniasi yang dilakukan setiap satu bulan sekali yang membahas isu-isu strategis, termasuk permasalahan terorisme.[21]

The @CCICpolri Instagram account more promoted the Badge Awards, awards promised to citizens who actively be involved in reporting suspected felony functions on social media. The law enforcement assert this badge will be provided to your citizens whose documented circumstance reaches a court verdict.

yang memberikan keuntungan yang menentukan bagi mereka yang menguasainya. Melalui media massa intelijen bukan hanya bereaksi dan melakukan counter

Hal tersebut juga terkait dengan metode kerja dan kultur intelijen yang ingin dibangun di Indonesia. Kerja intelijen lebih banyak dilakukan secara tertutup sehingga bina jaring menjadi hal yang krusial.

Among the list of variables resulting in the amazing strategic intelligence ‘electric power’ was the entire Charge of intelligence by President Soeharto over the Orde Baru

As some provisions ended up struck down, you will find gaps from the regulation that The federal government continue to demands to handle, which include which government institution are going to be responsible for registering societal corporations. The government has but to deal with these gaps or situation any implementing restrictions.

Selain melakukan pekerjaan intelijen, Baintelkam dan Satintelkam juga melayani masyarakat terkait beberapa hal yaitu:

Ray Kebanggaan sebagai wartawan adalah selalu silahturahmi kepada semua pihak, tetap belajar dan selalu konfirmasi dalam pemberitaan yang adil dan berimbang.

This post describes the dynamics of Indonesia’s intelligence reform from combatant intelligence posture throughout the write-up-independence revolution of 1945 to your authoritarian condition intelligence beneath the New Buy regime right after 1965, also to the era of intelligence reform once the 1998 reformation movement. Not too long ago, the troubles for Indonesian intelligence establishments have shifted from the necessity for laws and political procedures to the need for a democratic intelligence posture and the chance to facial area emerging stability threats.

Patut disadari bahwa, gerakan-gerakan separatisme yang ada saat ini masih berakar pada motif-motif ekonomi yang awalnya berupa gagasan ketidakpuasan atas perekonomian daerah tertentu atas kebijakan pemerintah pusat. Hal ini, menjadi sorotan negara-negara tertentu yang kemudian dengan sengaja masih menyokong gerakan-gerakan separatisme, yang masih ada di Indonesia, baik dengan melalui penggalangan terhadap tokoh dan masyarakat lokal oleh lembaga swadaya masyarakat dari negara asing, atau mengakomodir upaya diplomatis aspiratif separatisme, terhadap negara kesatuan Republik Indonesia, di kancah internasional.

harus mampu atau bahkan harus disumpah agar tidak menggunakan intelijen demi kepentingan politis pribadi atau kelompoknya.

two. In February 2018, Home Minister Tjahjo Kumolo voided a regulation directed at screening exploration tasks that were considered to have “adverse impacts” on the nation within an about-facial area that came only several hours immediately after he experienced defended the regulation. Issued on January 17, 2018, Residence Ministry Regulation No. three/2018 over the study details letter (SKP) permitted authorities to evaluate the “prospective destructive impacts” of a particular analysis job, a system that resembled the Environmental Affect Analysis (Amdal) requirement for corporations that could damage the atmosphere.

Unofficial tallies of a lot of ballots from across Indonesia have indicated that Protection Minister Prabowo Subianto, a former basic accused of past reformasi intelijen human rights violations, has received a lot more than fifty five% with the vote while in the presidential election on February 14, 2024. Previous to the election, human legal rights gurus condemned the decision by Indonesia’s outgoing president, Joko Widodo (generally known as Jokowi), to award the rank of honorary four-star normal to Prabowo.

Community participation during this time was also witnessed as a mere formality, with last second Invites issued for worker unions and other stakeholders.