This post examines the complexities encompassing violence by Muslims to the Ahmadiyya community in Indonesia in its new period of democracy. Violence emerged in 1998 from the submit-Suharto era when some Muslim groups, for example Front Pembela Islam (FPI), claimed that Ahmadiyya is really a deviant group (aliran sesat) In line with Islamic orthodoxy. This short article will work to realize why And the way Ahmadiyya became a target of violent assaults by some Muslim groups while in the article-Suharto period by thinking about the increase of Islamic fundamentalist groups all through this time of new-identified spiritual independence. In doing this, I question how politics, financial system and Islamic theology emerged as sizeable aspects that contributed for the attack. By way of figuring out distinct case scientific studies of attacks in cities throughout Java and Lombok, I also examine how authorities creates the policy to locate the ideal solution And exactly how much the performance of the plan to resolve the challenge. Kata Kunci: Ahmadiyah, kekerasan, politik dan kebijakan negara 27

Jurnal Intelijen adalah media massa yang bersifat umum yang mengulas sisi pemberitaan secara mendalam. Dalam beberapa berita akan disajikan scenario, foresight, prediksi, dan rekomendasi yang disarankan oleh Redaksi untuk dilaksanakan oleh pemangku kepentingan terkait. Pemilihan kata "intelijen" yang mengandung makna cerdas dan tepat yang artinya jurnalis dan jajaran Redaksi dalam membuat berita akan dilakukan dengan cermat, tepat, cepat dan menghadirkan narasumber yang kompeten. Disamping itu, media massa ini tidak terkait dengan lembaga intelijen manapun juga baik dalam dan luar negeri. Kami mengundang pembaca dan pemangku kepentingan dan pihak manapun baik di dalam dan luar negeri untuk bekerjasama dengan media massa ini baik terkait indepht reporting, kerjasama pemberitaan ataupun kerjasama lainnya.

Namun, tidak semua aktivitas intelijen tersebut terkait dengan kepentingan rezim, melainkan ada juga yang merupakan bagian dari pertarungan kekuasaan atau pun konflik di interior institusi intelijen sendiri.

The construction in the guerrilla warfare from the write-up-1945 independence war, which reformasi intelijen divided the territory of Indonesia into military command spots, was adopted being a manifestation of Nasution’s “middle way” strategy to meet the military requirements of ‘eradicating’ the PKI and holding political control being a sort of Dwifungsi ABRI

produksi intelijen tersebut. Cara pandang pimpinan terhadap ancaman juga menjadi variabel produk intelijen tersebut digunakan atau tidak atau bisa karena perbedaan pandangan politik si pembuat kebijakan.

Pasar saham sendiri berfungsi sebagai System di mana saham diperjualbelikan, memungkinkan perusahaan memperoleh modal serta investor mendapatkan keuntungan.

Belum ada mekanisme yang jelas bagaimana mengevaluasi lembaga telik sandi tersebut agar tidak dijadikan kepentingan politik dan kelompok tertentu.

Intelligence because the “first line of battle” demands adaptation towards the times and threats. The orientation in institutional advancement is on the development that synergizes 5 features; democracy plus the rules with the rule of legislation, professionalism, adaptation to technological developments, a chance to read through modern day threats, and transformation in the capabilities furnished by the point out to obtain most results.

Ongoing dialogue in your house of Representative within the EIT Regulation revision expands the scope of hoax criminalization (Short article 45C) by such as prohibiting the spread of Bogus information that triggers problems/chaos (‘keonaran’) from the Local community.

Nevertheless, the Nationwide Human Rights Fee has taken steps to improve the protection of human legal rights defenders in Indonesia by issuing a guideline plan for sectoral guidelines entitled ‘Norms Regular and Environment No. 6 on Human Rights Defenders in 2021. It contains a realistic description and implementation of varied human legal rights devices that function a guiding doc for point out directors along with other stakeholders to carry out national and Worldwide human legal rights obligations.

era. With no democratic technique of checks and balances plus the development of an oligarchic government supported by army forces and businessmen, cronies in the rulers, President Soeharto applied intelligence to market don't just the passions of condition safety but additionally his personal and his loved ones’s political and economic passions.

Dan bagaimana Kominpus memberikan rekomendasi kepada presiden dan kebijakan apa yang harus dilakukan oleh presiden dalam merespons hasil aktivitas intelijen tersebut.

In addition to the legal basis concerning the freedom of association and the liberty of expression that provides Place for CSO actions, the position of authorized entities or organizational forms for CSOs are regulated in different regulations. There are two types of organizational forms for CSOs, namely the Association (

Konfik yang terjadi di Poso, Sulawesi Tengah pada 1998-2001 juga merupakan salah satu contoh. Konflik di Poso melibatkan konflik antara agama Islam dan Kristen yang berakibat pada kerusuhan massal yang memakan banyak korban meninggal, korban luka, dan tempat peribadatan dan rumah yang dibakar oleh oknum tidak bertanggung jawab.